Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan serius dalam hal inflasi selama beberapa bulan terakhir.

Data statistik terbaru menunjukkan bahwa angka inflasi di Kota Kendari telah melampaui tingkat nasional, terutama selama bulan Mei, Juni, dan Juli.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Kota Kendari pada bulan Mei mencapai 4,80%, melebihi angka nasional yang sebesar 4,20%.

Peningkatan ini terus berlanjut hingga bulan Juni dan Juli, dengan angka inflasi yang mencapai 5,81% dan 3,70% masing-masing.

Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kendari, terutama para pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga.

Dalam menanggapi situasi ini, Muhammad Syahri Ramadhan Ketua Umum Gerakan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Gam Sultra), meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopot Pejabat (PJ) Walikota Kendari, Asmawa Tosepu, A.P., M.Si, yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan mengatasi inflasi ini.

“Tentunya PJ Walikota Kendari harus bertanggung jawab dengan terjadinya inflasi di Kota Kendari yang melebihi inflasi nasional, dan sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jika PJ Kepala Daerah tidak mampu mengendalikan inflasi daerah diatas nasional selama tiga bulan berturut-turut maka akan dicopot,” Ujar Syahri Ramadhan.

Masyarakat Kendari dan pemerintah daerah diharapkan bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif guna mengatasi masalah inflasi ini dan memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di kota Kendari.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan dalam waktu dekat kami bakal menggelar aksi unjuk rasa guna meminta Mendagri mencopot PJ Walikota Kendari.