BANGGAI – PKRI CYBER. Undang Undang ketenagakerjaan menjadi fokus utama dan harapan khusus yang diusulkan DPRD Banggai dalam kegiatan Puluhan pekerja perusahaan pertambangan nikel yang tergabung dalam Serikat Buruh Bunta Bersaudara melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi iru bertempat di kawasan Tugu Adipura Luwuk dan kantor DPRD Banggai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Jumat (7/3/2025).

Dalam aksinya, mereka mendesak DPRD Banggai untuk merekomendasikan PT. KIM atau PT. KFM sebagai owner untuk memberikan jaminan kepada pekerja agar tidak ada pemutusan kontrak kerja.

Reky Makahube, Ketua Serikat Buruh Bunta Bersaudara menyampaikan buruknya pengelolaan PT. KIM terhadap pekerja lokal yang ada di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

“Harus ada pemenuhan hak-hak pekerja. Karena ada indikasi konsesus negatif antara perusahaan dengan pemerintah. Ini dibuktikan dengan pembiaran kasus-kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai,” tegas Reky Makahube.

Selain itu, beber dia, masalah lain di PT. KIM terkait upah lembur dan kompensasi kerja libur yang dibayarkan tidak sesuai.

Berharap kebijakan Tentang Tenaga kerja yang ada pada meja Disnaker dapat dijamin adalah kebijakan akan ketenagakerjaan sehingga menghapus kebijakan pemotongan dll.

Pewarta/Aisa Umar.