JAKARTA||MEDIA PKRI. 8 April 2025 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menyatakan komitmennya untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Target ambisius ini menjadi bagian dari program strategis nasional dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 05, Selasa (8/4/2025).
Sebagai langkah awal, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Meutya Hafid. Penandatanganan MoU ini berlangsung dalam rapat internal bersama jajaran pimpinan di Kantor Kementerian PKP, Jl. MH. Thamrin No.05, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam merealisasikan program ini. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan teknis di lapangan nantinya akan menjadi tanggung jawab Ketua BP Tampera, badan yang mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
“Kita memerlukan rekomendasi yang kuat dari BP Tampera serta dukungan dari bank pengelola agar distribusi rumah subsidi berjalan dengan tepat dan cepat,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rumah subsidi bukan berarti rumah yang tidak berkualitas. “Kita membutuhkan para pengembang yang benar-benar berkualitas. Rumah subsidi harus tetap layak, nyaman, dan tahan lama,” tambahnya.
Melalui kerjasama ini, Kementerian PKP berharap dapat mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
PENANDATANGANAN MoU PROGRAM RUMAH UNTUK WARTAWAN: SINERGI ANTAR LEMBAGA UNTUK KESEJAHTERAAN INSAN PERS
Sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para jurnalis Indonesia kembali diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Rumah untuk Wartawan. Acara ini , bertempat di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Lantai 21, Wisma Mandiri II, Jl. MH Thamrin No. 05, Jakarta Pusat.
Penandatanganan MoU ini melibatkan tiga institusi penting negara, yakni:
1. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
2. Menteri Komunikasi dan Digital, dan
3. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi para wartawan sebagai bentuk apresiasi atas peran penting mereka dalam menjaga arus informasi publik yang sehat dan akurat di era digital.
Dalam sambutannya, para pimpinan kementerian menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dalam membangun ekosistem pers yang lebih sejahtera dan produktif, sejalan dengan visi pemerintah dalam pemerataan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat,
Biro Humas, Kementerian Komunikasi dan Digital.
Pewarta: Totop
