POLSUSWASKIANA – KALTENG, Barito Timur. Kamis.(6 Oktober 2022.) Bupati Barito Timur, Pimpinan Anggota DPRD serta kepala OPD dan perwakilan perusahaan saat kunjungan kerja di Barito Timur dalam kunjungan tersebut wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalteng ini mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, BUMN perwakilan perusahaan swasta maupun tokoh masyarakat di ruang rapat paripurna DPRD Barito Timur.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB itu diisi dengan pemaparan dari Willy M Yoseph terkait tugas DPR RI secara umum maupun masing-masing komisi di DPR, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau penyampaian usulan dari anggota DPRD maupun, pemerintah daerah maupun unsur Forkopimda.

Saat diwawancarai usai pertemuan, Willy mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat dia melakukan kunjungan reses ke Barito Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan hal-hal yang terkait tugasnya di komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi.

Pada kunjungan tersebut Willy,” juga membawa mitra Komisi VII DPR RI dari BUMN yakni Pertamina dan PLN Listrik dan IKN, untuk menjelaskan terkait distribusi BBM maupun elpiji bersubsidi serta distribusi listrik, juga mitra perusahaan swasta seperti Rimau Grup dan Adaro.

“Menurutnya Willy menyampaikan banyak hal yang bisa kita diskusikan, termasuk yang paling sensitif masalah perbatasan Kalsel-Kalteng di Barito Timur.

Intinya perbatasan ini adalah perbatasan antara dua provinsi dan dua Kabupaten yang masih dalam lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia, jadi bukan perbatasan dengan negara lain sehingga perlu kita menghormati cara penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang ada di republik ini,” ujarnya.

Dilanjutkannya, semua aspirasi masyarakat telah didengar namun jika ada yang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang ada maka ada jalur lain yang dapat dimanfaatkan seperti musyawarah mufakat maupun melakukan melalui jalur hukum.

“Lanjut Willy.,harapan kami masyarakat sementara ini agar bisa tenang saja dan menikmati hidup di wilayahnya masing- masing, nanti urusan perbatasan dan lain-lain itu akan diurus oleh negara, apa yang diputuskan oleh negara itulah Indonesia yang harus kita cintai karena kita tidak mengambil wilayah negara lain ataupun negara lain sedang mengambil wilayah kita, ini kan masih wilayah NKRI jadi tinggal mengurus tata batas,” kata Willy.

Masalah lain yang ramai dibahas selama pertemuan yakni terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi selama dua hari diberi tol wilayah Barito Timur dan wiliyah sekitarnya menyebabkan aktivitas masyarakat yang terganggu.

“Tadi sudah kita tahu dari PLN bahwa kuncinya adalah karena Barito timur saat ini belum memiliki Gardu Induk (GI) sendiri sehingga voltase listrik tidak stabil serta jika terjadi gangguan di wilayah Amuntai maka Barito Timur ikut terdampak karena itu sepulang dari sini saya akan bicara lagi dengan teman-teman di PLN agar secepatnya memasang gardu induk di Barito Timur tanpa harus menunggu tahun depan,” ungkapnya.

Selanjutnya ada 4 Desa juga yang belum teraliri listrik karena itu akan diupayakan antara tahun 2023 hingga tahun 2004 seluruh desa di Barito Timur telah teraliri listrik, dengan catatan infrastruktur jalan menuju desa tersebut sudah siap sehingga memudahkan pemasangan jaringan listrik.

“Bila masyarakat tidak ada listrik maka tidak ada kesejahteraan karena itu penting untuk kita selesaikan permasalahan ini,”tegasnya.

Terkait BBM dan elpiji bersubsidi dia menilai tidak ada masalah karena kuota yang disiapkan Pertamina mencukupi, hanya yang perlu dilakukan yaitu pengawasan yang ketat sehingga penggunaan bahan bakar bersubsidi tersebut tepat sasaran.

Willy mengatakan bahwa pembangunan musti mengedepankan asas keadilan.,Seperti hak masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik.

Hal lain yang juga disinggung dalam pertemuan tersebut yaitu hubungan antara pemerintah kabupaten dengan DPRD setempat maupun pemerintah pusat juga disinggung dalam pertemuan tersebut yaitu hubungan antara pemerintah kabupaten dengan DPRD setempat maupun pemerintah pusat dan DPR RI.

“Saya pikir tadi kita sudah komunikasikan juga sehingga tidak ada kebuntuan komunikasi untuk penyampaian aspirasi, kami dari DPR RI dapil Kalteng akan terus membuka diri untuk mengawal aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam rangka kita membangun Kalteng ini,” ucapnya.

“Lain-lain saya rasa tidak ada yang terlalu berat bagi kita, karena yang paling ingin kita capai yaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara di sini aman, damai, dan sejahtera sehingga semua aktivitas pembangunan dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, itu saja kuncinya rakyat patuh kepada undang-undang dan peraturan begitu juga dengan pemerintah karena hukum merupakan panglima kita,Kepada sejumlah awak Media, Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph berkomitmen untuk selalu membawa aspirasi warga di Kabupaten Barito Timur ke pemerintah pusat, khususnya mengenai masalah tata batas wilayah, menyangkut pengelolaan asset pertamina dan penanganan system kelistrikan di daerah itu, Willy juga mengatakan bahwa saat ini telah membuka rumah aspirasi, yang beralamat di rumah Betang Duhup Haduhup Jalan Pangrango Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dimana, tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat Kalteng, untuk selanjutnya disampaikan dan diperjuangkan di pemerintah pusat. ucapnya singkat.

Kegiatan reses digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur.Dalam reses Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph Juga ,”dihadiri langsung oleh Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh, Kajari Barito Timur Daniel Pananangan, Ketua PN Tamiang Layang, Ketua DPRD Nur Sulistio, Wakil Ketua Arianto S Muler dan sejumlah Anggopta DPRD, Sekda Panahan Moetar, para kepala OPD.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas menyambut baik kunjungan ini sekaligus memberikan apresiasi kepada Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph yang telah berkenan hadir dan melihat langsung kondisi Kabupaten barito Timur.

“Berapa rumah tangga yang masih belum menikmati listrik PLN, harusnya didaftarkan dan difasilitasi untuk pemasangan listrik.

Sebab listrik ini memajukan peradaban manusia, secanggih apapun teknologi tanpa listrik maka kita akan kembali ke peradaban masa dahulu,” ujarnya.

“Saat diskusi tadi, saya juga menanggapi bahwa Bartim merupakan salah satu lumbung pangan atau padi Kalteng.

Menurut Ampera,” Bartim juga tidak kalah potensi dan lahan yang siap untuk menjadi bagian penanaman padi, sayur atau menjadi bagian dari lumbung pangan Kalteng mari kita sama – sama berjuang, kalau Bartim menjadi lumbung pangan, tentu akan banyak memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk ikut serta adil dalam imprastruktur pembangunan di Kalteng”, ungkapnya.

Selain itu juga tentang perbatasan suatu daerah, saat ini sedang dibuat dalam satu peta, dengan skala 1 berbanding 50 ribu, itu termasuk peta batas desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan juga batas negara, serta potensi yang ada disitu.

“Harapan Bupati Dr.Ampera AY.Mebas ,SE,MM.,kami nanti membuatnya satu peta dan tentu juga akan menyelesaikan masalah tapal batas dua desa di Bartim”, ujarnya.

Lanjut Bupati.“Saya berharap masalah tapal batas, baik desa Dambung maupun desa Baruyan bisa diselesaikan, sesuai dengan apa yang kita harapkan”,

“Yang mana satu desa masuk ke kabupaten Barito Selatan dan satu desa lagi masuk ke kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, semoga nanti bisa cepat terselesaikan masalah tapal batas ini,Koordinasi Stakeholder Pusat dan Daerah Penting Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria.

Ampera,” juga menyampaika bahwa “ada beberapa Agenda dalam Giat reses ini, pertama yakni terkait sosialisasi program sekaligus menyerap aspirasi di Dapil dalam rangka relevansi tugas dan fungsi DPR RI, yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan.,Kedua yakni untuk sosialisasi UU nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Agenda selanjutnya yaitu, melakukan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasiam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Batubara.tutup Bupati Barito Timur, Dr.Ampera AY Mebas,SE,MM.

Ditempat terpisah saat ditemui awak media,” menurut Nur Sulistio Ketua DPRD Bartim menyambut Baik Kunjungan Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalteng “Kita sangat bahagia dan bangga atas kunjungan anggota DPR RI yang telah menyerap aspirasi di Kabupaten Barito Timur,” kata Sulistio, usai melakukan diskusi dan tanya jawab di aula rapat paripurna DPRD Bartim, terkait pembangunan didaerah setempat.

“Sulistio menyampaikan kehadiran Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Tengah, Willy M Yoseph adalah momentum yang tepat untuk berdialog secara langsung, apalagi tadi juga ada Bupati Bartim, Wakil Bupati, Forkopimda Kepala SKPD, pihak perusahaan dan lainya.

Sulistio,ujarnya” dengan adanya kunjungan kerja ini juga diharapkan agar pembangunan sarana maupun prasarana yang ada di Bartim, mendapat perhatian baik dari DPR RI maupun pemerintah pusat.

Adapun hasil kunjungan tadi, Sulistio menjelaskan ada beberapa catatan dan harapan agar bisa terpenuhi.

Seperti masalah kelistrikan, apalagi di Bartim ada sebagian desa yang belum teraliri listrik,sedangkan untuk penjelasan lainnya kita semua sudah mendengar sendiri maksud dan tujuan kegiatan pada hari ini tujuan utama guna pembangunan Barito Timur kedepan semua itu untuk kenyamanan dirasakan seluruh masyarakat “Gumi jari Janang Kalalawah”Dimana Bumi Dipijak Disitulah Langit Dijunjung “mari kita semua bersama mendukung sektor pembangunan khususnya wilayah BarTim.tutupnya(Chun Li).