PKRI News, TAPAULI. Humbahas. Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat bersama rombongan dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE menerima kunjungan kerja (kunker) pimpinan Ombudsman RI beserta rombongan dihari Rabu 15/3/2023 diruangan kerjanya yang disertai dengan pertemuan Dinas terkait pelayanan publik diruang rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Dolok Sanggul.Abyadi Siregar, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provsu,James Panggabean,
Kepala Pemeriksaan Ombudsman RI Provsu dan Edward Silaban, Asisten Pencegahan Ombudsman RI Provsu turut serta hadir dalam rombongan Ombudsman RI.
Dalam kunjungan kerja (kunker) Pimpinan Ombudsman turut serta juga diikuti oleh dinas terkait dalam pelayanan publik diantaranya Kesehatan, Perizinan, Kependudukan dan dihadiri juga oleh Sekda Drs.Tonny Sihombing, MIP, Asisten, Staf Ahli serta Pimpinan OPD dan juga para Kabag.
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Ombudsman RI ke Humbang Hasundutan dengan harapan membawa perubahan pelayanan publik kearah yang lebih baik. pada saat ini pemerintah sudah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk memperlancar dan meminimalis permasalahan.Mal Pelayanan Publik (MPP) yang didirikan Pemerintah di Kab. Humbahas seperti yang diharapkan akan mulai beroperasi pada bulan Mei 2023 dengan harapan akan rencana tergabung 24 pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesehatan, Humbahas memiliki 12 Puskesmas dan 1RSUD.disamping itu juga RSUD memiliki beberapa Dokter Spesialis dan sarana/prasarana yang tetap ditingkatkan serta juga memiliki Unit Hemodialisis.dibidang Kependudukan
Pemkab.Humbahas juga menyediakan layanan kepada masyarakat dengan jemput bola dalam penerbitan KK/KTP, penerbitan Akta Lahir, Akta Nikah dan pemberkasan lainnya. dibidang Perizinan sudah mengadakan pengurusan Izin dengan satu pintu serta bisa dilakukan secara online dan off line juga dipandu dan dibantu oleh Dinas PMPTSP.Pimpinan Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengapresiasi keterbukaan Pemkab Humbahas dalam pelayanan publik, agar Humbahas bisa menurunkan trend naik dari beberapa mal administrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan dan lainnya.
Ombudsman mengatakan akan mengawasi penyelenggaraan pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.pimpinan Ombudsman RI perwakilan Provsu bersama rombongan turun langsung meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah dibangun di Kab.Humbahas.
(Werson Togatorop)
