SIMALUNGUN||PKRI INFO. DPR RI dan DPRD Simalungun dihadang oleh konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Masyarakat Adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Anggota DPR RI Bane Raja Manulu mendesak penghentian aktivitas penanaman yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di atas lahan yang masih sengketa. Hal itu disuarakan Bane agar tidak terulang bentrokan yang menyebabkan warga terluka.
“Tidak boleh ada aktivitas terjadi atau berlangsung di lahan yang sedang bersengketa. Atau disengketakan untuk menghindari peristiwa serupa,” kata Bane, melalui pernyataan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Anggota DPR RI Martin Manurung mengecam peristiwa bentrok antara pihak keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) versus masyarakat adat Nagori Sihaporas, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang terjadi Senin (22/9/2025). Bentrok tersebut mengakibatkan puluhan warga terluka.
Bentrokan antara warga adat Sihaporas dengan pihak pengamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) pecah di kawasan Buttu Pangaturan, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin 22 September 2025 pagi. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 39 orang terluka, terdiri dari 33 warga dan 6 pekerja perusahaan.
Berikut beberapa informasi terkait kasus ini
– Konflik dengan Masyarakat Adat. TPL diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas pada 22 September 2025, menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk anak penyandang disabilitas.
– Sejarah Konflik : Konflik antara TPL dan Masyarakat Adat bukan pertama kali terjadi. Kasus serupa pernah terjadi di Natinggir pada 7 Agustus 2025, menyebabkan 33 orang terluka parah dan sejumlah rumah serta kendaraan dibakar.
– Tuntutan Masyarakat Adat : Masyarakat Adat menuntut TPL untuk menghentikan aktivitasnya di wilayah adat dan meminta pemerintah untuk menutup perusahaan tersebut.
– Upaya Pemerintah : Pemerintah Kabupaten Toba telah mengeluarkan surat pelarangan penanaman eukaliptus di lokasi konflik, namun TPL tetap melakukan aktivitasnya.
– Keterlibatan DPR RI dan DPRD*: DPR RI dan DPRD Simalungun disebut-sebut telah dihubungi oleh AMAN Wilayah Tano Batak untuk membangun komunikasi dan mencari solusi atas konflik tersebut.
Kasus ini masih terus berlanjut dan menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan sekitar.
Sebagai informasi untuk perusahaan TPL
