PKRI CYBER KALTIM. Sangatta – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur,Joni S. Sos mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk, diantaranya dengan jemput bola ke kawasan pelosok di Kutai Timur.
“Informasi yang saya dapat, masih banyak warga kita yang belum mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP, kartu keluarga dan lainnya, khususnya mereka yang tinggal di kecamatan kecamatan , termasuk di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit,” kata Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, S. Sos saat di temui di kantor DPRD Kutai Timur, Rabu 13/01/2021.
Masalah administrasi kependudukan dinilai sangat penting bagi masyarakat untuk berbagai keperluan. Dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lainnya sangat dibutuhkan karena menjadi syarat wajib untuk berbagai urusan.
Dalam hal politik, KTP juga dibutuhkan agar mudah untuk melaksanakan hal pilih. Administrasi kependudukan, khususnya KTP juga menjadi syarat wajib dalam pengurusan Jaminan Kesejahteraan dan Jaminan Kesehatan.
Namun faktanya, masih banyak warga yang belum mengurus administrasi kependudukan karena berbagai alasan. Pemerintah daerah harus hadir dalam menyikapi dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.
Sejauh ini, kendala jarak masih menjadi alasan terbanyak yang dikeluhkan warga. Mereka harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu jika harus mengurus administrasi kependudukan ke kota Sangatta.
Untuk mencari solusi itulah Joni selaku Ketua DPRD Kutai Timur berharap agar pemerintah daerah mendukung operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan persoalan di bidang kependudukan ini.
“Dengan Disdukcapil jemput bola memberi pelayanan sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan desa maka kita harapkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan semakin meningkat,” harap Joni.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Khairullah mengatakan, saat ini kendala yang dihadapi dalam pendataan kependudukan adalah kendaraan operasional dan anggaran untuk sistem jemput bola.
Diakuinya, saat ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa mengurus administrasi kependudukan adalah hal yang sulit. Hal itu membuat tidak sedikit warga yang memilih jalan pintas dengan mengurus administrasi kependudukan melalui calo.
“Akhirnya mereka mengeluh biayanya mahal, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu,tetapi gratis. Masalah seperti ini bisa dicarikan solusinya dengan memberikan pelayanan sistem jemput bola ke pelosok sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengurus administrasi kependudukan,” demikian harap Khairullah.( Ivan )
