BARITO UTARA- POLSUSWASKIANA. harga tinggi dan mahal membuat DPRD Barut meminta 145 pangkalan di Barito Utara, Kalimantan Tengah dilakukan evaluasi. Hal ini juga akibat dari keluhan masyarakat.

Masalah elpiji bersubsidi ini sudah lama dan tidak bisa tuntas. Sampai tahun 2024 ini, tapi kalau kita ada kemauan melakukan penertiban dan pengawasan bisa teratasi. Mari kita evaluasi dahulu 145 pangkalan yang ada benar atau masih fiktif di duga kurang jelas Keberadaannya, Harusnya sebanyak itu bisa melayani warga di Barito Utara, dengan harga sesuai HET,” kata H Tajeri anggota DPRD Barito Utara, saat acara Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat 17 Mei 2024.(Kalteng)

anggota DPRD Barito Utara, H Asran menyebutkan penanganan masalah elpiji bersubsidi 3 kg di daerah mau pun di kecamatan Desa, ini seperti circle atau lingkaran setan tidak berujung pangkal. Sudah berapa tahun hal ini ditangani dan rapat sudah berapa kali. tapi selalu bermasalah.

anggota DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, meminta Kepada Kadis Perndustrian dan Perdagangan, Dewi Handayani, bisa Menyelidiki Keterlibatan ada anak buah, atau Oknum, Ikut cawe-cawe dalam pelaksana Lingkaran-lingkaran.

Sementara itu Kadis Perindustrian dan Perdagangan Barito Utara, Dewi Handayani mengakui, pihaknya baru mendapatkan jumlah 145 pangkalan dari pihak pertamina Palangkaraya. Data itupun akan sulit di lakukan monitoring, karena tidak ada alamat dan hanya nama pangkalan saja diserahkan. Menunjukkan adanya kelalaian pihak Pertamina dalam penyampaian data pangkalan dan rekanan.

Dari 145 pangkalan itu, 30 dibawah naungan PT Daya Cipta Muliatama. 37 dibawah naungan Agen PT Borneo Berdikari Mulia. 35 dibawah naungan PT Cahaya Barito Migas, dan 43 dibawah naungan Agen PT Rayya Aira Bersaudara.

Rep/(Ramli)