KKT-POLSUSWASKIANA. Salah satu Putra Tanimbar Johanis Eddy Fentus Tuwul Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara, menyatakan bahwa, pelaksanaan roda pemerintahan di KKT tidak seperti memimpin sebuah perusahaan yang semuanya dapat diputuskan sendiri atau kekuasaan ada di tangan pemimpin perusahaan tersebut.ungkap Petrus kepada wartawan media ini saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler.
Menurutnya, Pemimpin di KKT adalah pemimpin daerah yang harus bekerja sama dengan Gubernur sebagai pemimpin diatasnya dan pemerintah pusat atau Presiden.
sehingga apa yang diputuskan tidak serta merta merupakan keputusan pribadi atau individu.
Selanjutnya, Johanis Eddy Fentus Tuwul yang bisa disapa Bung JEFRI mengungkap bahwa Kepemimpinan semacam ini sering terjadi di KKT selama ini.
sehingga Tanimbar ibarat negara di luar NKRI. khusus dalam pelayanan publik, yaitu listrik, air, kesehatan, dan transportasi laut, maupun komunikasi atau internet.
sampai saat ini KKT masih banyak mengalami kendala karena tidak pernah melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Pemerintah Pusat,ungkapnya.
Semua yang menyangkut dengan pelayanan publik, tidak pernah dapat terealisasikan dengan maximal.
secara de facto, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah merasakan kemerdekaan, namun secara de Jure, masih sangat jauh kemerdekaan itu.
Lebih lanjut Bung Jefri Ketum DPP LIN membeberkan bahwa, di akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan etika politik yang sangat bobrok dari para pemimpin publik.
Bayangkan sebagai seorang ASN, bila terlibat langsung dalam politik praktis, maka sudah selayaknya harus mengundurkan diri dari ASN.
Namun hal itu tidak berlaku bagi penjabat KKT saat ini dan jelas-jelas telah mengikuti kegiatan fit and proper test salah satu dengan terang²nya dalam posisi jabatan sebagai penjabat.
apakah hal ini tidak mencederai politik di KKT.
Oleh karena itu, Kita merujuk kepada himbauan dari Kemendagri jika seorang penjabat kepala daerah yang terlibat langsung dalam politik praktis maka wajib hukumnya untuk mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya.
Untuk itu, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi abuse of power salam masa pilkada ini, Kita bisa melihat mana mental-mental kandidat yang layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin di negeri ini, bukan mental pemimpin yang haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,tandasnya.
Dirinya juga mengungkit Pemimpin KKT masa lalu, yang secara tegas mengatakan bahwa, Kita semua tau bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedang terjadi korupsi besar-besaran yang menyebabkan banyak ASN harus mendekam di hotel prodeo akibat dari kebijakan yang asal bapak senang.
Maka sangat perlu melatih karakter kepemimpinan agar taat asas dan takut Tuhan, jangan berbanding terbalik jika mereka tidak patuh atas kebijakan maka hukumnya wajib non job, dan jika Mereka patuh terhadap kebijakan yang berlawanan dengan hati nurani, maka hotel prodeo(LAPAS) menanti.
hal ini sudah terjadi dan alami antara nyaman dan cinta selalu ada dalam diri para ASN di Tanimbar.
Secara normatif Tanimbar masih mengandalkan Pemimpin ideal, baik dan berkualitas dan memiliki integritas.
namun sangat disayangkan Tanimbar sangat miskin kwalitas moral Pemimpin.
Dalam mengamankan jabatan harus dengan melakukan kebijakan keliru. lalu kemudian menginap di hotel prodeo yaitu Lapas alias nyaman, atau tidak melakukan kebijakan alhasil non job alias cinta.
maka saya sebut di atas bahwa KKT adalah negara sendiri, bukan bagian dari NKRI.
Yang dilakukan adalah kebijakan lalu mengalir ke meja hijau, dan akhirnya kebijakan tersebut berbuah HIMBAUAN…..OH HIMBAUAN.
Rep/Femi
