BANGGAI||PKRI INFO – Forum Pemuda Toili Bersatu (FPTB) bersama masyarakat Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, secara tegas menolak rencana pembakaran gas beracun hidrogen sulfida (H2S) oleh JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) di lokasi Sumur Cluster 3, Desa Sumber Harjo.
Penolakan tersebut disampaikan pada Kamis (23/05/2025), seiring dengan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bahaya dari gas H2S yang dikenal sangat beracun dan berisiko terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Warga menuntut agar pihak JOB Tomori segera melakukan sosialisasi secara terbuka sebelum kegiatan pembakaran gas dilaksanakan.
Debri Lawero, perwakilan dari FPTB, menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya gas H2S. Ia juga mempertanyakan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi dampak terhadap masyarakat sekitar.
“Masyarakat belum pernah diajak menyepakati perjanjian apa pun dengan pihak JOB Tomori. Jika terjadi sesuatu, kami tidak tahu harus menuntut ke mana,” ujar Debri.
Lebih lanjut, Debri menekankan bahwa sosialisasi tidak cukup dilakukan di satu titik lokasi saja, melainkan harus menjangkau desa-desa yang berada dalam radius terdampak dari kegiatan pembakaran gas.
Saat dikonfirmasi di lokasi Sumur Cluster 3 Senoro #3 dan #14, Humas JOB Tomori, Jufri, menyatakan bahwa kegiatan pembakaran H2S tidak dapat ditunda. Ia juga menyebut bahwa proses ini telah mendapatkan izin dari sejumlah lembaga terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi sebelumnya.
“Kami sudah lakukan sosialisasi tiga hari sebelum rangkaian proyek pengeboran dimulai, bertempat di kantor Camat Moilong, yang juga dihadiri oleh para kepala desa,” jelas Jufri.
Namun, klaim tersebut dibantah oleh sejumlah warga dan anggota FPTB. Mereka menilai bahwa tidak pernah ada sosialisasi secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat terkait rencana pembakaran gas H2S.
Warga juga mengancam akan menutup akses menuju lokasi kegiatan operasional apabila perusahaan tetap memaksakan pembakaran tanpa adanya sosialisasi ulang yang terbuka dan edukatif.
FPTB mendesak agar pihak JOB Tomori melibatkan masyarakat luas dalam proses sosialisasi guna memastikan transparansi informasi dan perlindungan terhadap keselamatan warga.**
Pewarta/Elias S.Pd
