PKRI CYBER RIAU. Walikota Dumai diharapakan mampu menjadi penentu dan pengambilan keputusan berkaitan dengan Surat lahan Warga yang Taat Pajak. Hal ini dikatakan oleh Riduan Kabiro PERS PKRI CYBER Kota Dumai.

Riduan yang memiliki legalitas lahan dan bukti pajak. Kini lahan yang dipertahankan dan sedang dipertanyakan nya menjadi abu abu. Untuk itu Riduan Berharap Suara Walikota dan Suara DPRD ada dalam kebutuhan ini ungkap Riduan.

Setelah kini warga telah menggunakan jalan tersebut namun hal lain yang sangat mengecewakan adalah Jalan Fasilitas Umum ini juga menjadi jalan utama Sebuah Perusahaan.

Dulu dulu nya lahan hutan tahun 1983 dan kemudian dikerjakan orang tua Riduan atau Trans, dan masyarakat.  Setelah siap dikerjakan ditempati lalu urus surat tanah sudah dapat surat tanah, datang oknum desa membuat jalan tersebut di tengah tengah tanah kita dan tanah masyarakat

Di dalam perjalanan membuat jalan ada hambatan masyarakat suku akit komplen bahwa  tanah mereka diambil tanpa ada perundingan namun sampai kini tidak ada kejelasan seakan hal ini unsur sengaja pihak pihak baik Eksekutif juga legeslatif.

Jika kedepan nanti mendapatkan titik terang maka Pihak pemilik lahan berharap agar pihak perusahaan atau bersama pemerintah daerah setempat dapat memberi uang ganti rugi lahan dimaksud.

Red-Barito.