Nurlela Spd, “Lulusan SMKN bisa menjadi solusi kebutuhan tenaga kerja Terampil di sektor padat karya”.

PKRI NEWS, SUMUT. Medan,30/7/2021, Kepala Smkn 14 Ibu Nurlela Spd mengatakan, menjadi salah satu sekolah yang menyediakan berbagai jurusan untuk menyalurkan potensi siswanya. Terdapat 12 jurusan dengan jumlah 152 Siswa, untuk Tahun Ajaran 2021 yang ada di sekolah tersebut,

Menjawab Persoalan Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil.

Lulusan SMKN bisa menjadi solusi kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya.Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi Indonesia di dunia kerja, khususnya industri padat karya adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Padahal, pada era industri 4.0 yang menuntut persaingan ketat, negeri ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) terampil dengan tingkat pendidikan mumpuni agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

Selama ini, pemerintah sangat menggantungkan aktivitas industri padat karya yang dikenal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Keberadaan sektor padat karya terbukti bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Tidak mengherankan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencanangkan untuk memprioritaskan pengembangan industri padat karya yang berorientasi ekspor sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2025. Industri padat karya yang dimaksud, terdiri sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan garmen, mainan anak, serta alas kaki.

Langkah itu dilakukan lantaran sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 225 ribu orang per tahun. Dengan kata lain, industri padat karya berkontribusi sangat besar, yaitu mencapai 56 persen dari total serapan tenaga kerja pada industri manufaktur sebanyak 400 ribu setiap tahun.

Sayangnya, berdasarkan data teknis perindustrian, dari 128 juta struktur lapangan kerja yang tercipta di Indonesia, jumlah orang yang kompeten di bidangnya baru di angka 40 jutaan pekerja (33 persen). Hal itu sebenarnya dapat dimaklumi jika merujuk sebanyak 55 juta pekerja hanya lulusan sekolah dasar (SD), disusul 16 juta pekerja lainnya tamatan sekolah menengah pertama (SMP).

Besarnya jumlah pekerja yang berstatus tidak terdidik itu akhirnya berkorelasi dengan produk yang dihasilkan. Apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh tenaga terampil maka kualitas produk tentu akan lebih baik. Di sinilah masalah yang dihadapi industri padat karya Indonesia, yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak terampil lantaran hanya didominasi berpendidikan rendah.

Selama ini, upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah dengan menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendirikan atau membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya sejak 2014. Targetnya pada 2019, rasio SMK bisa mencapai 60 persen berbanding SMA 40 persen.

Dengan memperbanyak SMK, diharapkan nantinya tersedia lulusan yang siap kerja dengan keunggulan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Sayangnya, ketika pendidikan vokasi terus digenjot, ternyata hal itu malah menimbulkan masalah baru.

Ketika lulusan SMK semakin bertambah, kondisi itu tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja dari industri padat karya. Dampaknya, pekerja yang mengenyam pendidikan vokasi malah banyak yang menganggur.

Hal itu terungkap dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2018, yang menyebut dari tujuh juta pengangguran terbuka, sekitar 11,24 persennya merupakan lulusan SMK. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pengangguran terbuka lulusan SMA sebanyak 7,95 persen.

Fakta tersebut jelas memprihatinkan, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pasalnya output pendidikan vokasi yang digadang-gadang menggantikan tenaga kerja berpendidikan rendah malah tidak terpakai industri padat karya.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Sangat mungkin pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang diajarkan selama tiga tahun di sekolah tidak sesuai dengan permintaan dunia kerja. Bisa jadi, kurikulum yang diajarkan di sekolah sudah ketinggalan atau malah terjadi pergeseran kebutuhan industri padat karya yang tidak diikuti perubahan metode pendidikan di kelas.

Karena kalau dunia kerja dan sektor pendidikan berjalan sendiri-sendiri maka dikhawatirkan jumlah pengangguran terdidik terus meningkat. Padahal, di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja terampil sangat tinggi,cetusnya

Red Zhopnath

Totop Troitua ST

Pendiri MB PKRI CADSENA dan Owner PT MEDIA PKRI CYBER