PKRI News, TAPAULI. Humbahas. Kick Off Meeting pemeriksaan terperinci atas LKPD 2022 Se-Sumatera Utara dihadiri oleh Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE bersama Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara, serta anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara, dihari Kamis 16/3/2023 yang bertempat di Aula Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.
Gubernur Sumatera Utara menerangkan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik serta penuh ketaatan tuturnya, meskipun delapan Kabupaten/Kota belum juga mendapat kesempatan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Sumatera Utara mengatakan delapan Kabupaten/Kota yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan berusaha kedepannya secara bertahap, agar meminta arahan serta motivasi kepada Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) supaya dalam pengelolaan pemerintahan di Sumatera Utara akan lebih baik untuk kedepannya.pada kesempatan itu juga Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Ahmad Noor Supit, memberikan arahan serta masukan untuk pemaparan materi dikehadirannya di Sumatera Utara, adalah untuk menjalankan tugas mempersatukan Visi dalam pengelolaan pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, “ucap Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, bahwa opini WTP bukanlah akhir tujuan dalam pengelolaan keuangan negara, setelah meraih opini WTP. Sebab itulah kepada setiap Kepala Daerah dan juga jajarannya harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dalam tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk berbuat curang dalam tata pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan itu juga, Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan V RI Ahmad Noor Supit mengingatkan, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mendapat permasalahan untuk mendapat perhatian dan memberikan rekomendasi, agar permasalahan itu tidak terulang kembali, sehingga tata kelola keuangan daerah yang bermutu serta berkualitas.
(Werson Togatorop)
