PKRI News, BABEL. Pangkal Pinang. Meski bukan isu baru, wacana soal Wilayah Penambangan Rakyat (WPR), kembali mengemuka. Hanya saja, mungkin saat ini grade nya sedikit berbeda. Karena kali ini disampaikan oleh seorang Ridwan Djamaluddin. Seorang Penjabat Gubernur Bangka Belitung, sekaligus menyandang jabatan sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.
Ini kemudian kembali hangat, ketika Ridwan Djamaluddin dalam kapasitasnya menyatakan bahwa mudah-mudahan tak lama lagi SK WPR akan dikeluarkan pemerintah. Statement yang sangat spekulatif, mengingat masa jabatan Ridwan Djamaluddin tinggal menghitung hari.
Namun apapun itu, setidaknya ini lebih berbobot. Mengingat informasi ini jelas dari orang yang sangat kompeten. Namun selama itu belum ada realisasi, maka belum bisa disebut sebagai solusi. Bahkan masih bisa dibilang sebatas wacana.
Lagi pula, proses panjang birokrasi negeri ini juga akan menjadi fase lanjutan yang cukup makan waktu. Ini yang menjadi masa tegang, manakala waktu mencapai solusi dengan kebijakan penertiban dan tata kelola pertimahan di Babel khususnya tidak satu fibrasi.
Maklum soalan perut atau nafkah menjadia bagian yang sulit dinegosiasikan. Apalagi pada moment-moment seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagian besar warga Babel mendulang nafkahnya dari sektor pertambangan.
Ormas Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Cadangan Serba Guna (CADSENA) Markas Komando Bangka Belitung menyatakan akan selalu mendukung, apapun itu. Selama kebijakan pemerintah berorientasi pada hal-hal konstruktif untuk kebaikan masyarakat.
Namun yang perlu dijadikan catatan penting adalah tetap terjaganya kondusifitas masyarakat Babel dalam segala aspek. Tetap berjalannya roda ekonomi masyarakat, tetap tersedianya lapangan kerja harus dipastikan dalam rangka penataan sektor pertambangan menjadi lebih baik. Ini sangat penting mengingat antara Timah dan pertambangan seperti sudah menjadi urat nadi bagi sebagian besar masyarakat Babel.
Pro dan kontra bisa dipastikan akan selalu ada. Namun sebagai bagian dari demokrasi, penyampaian pendapat selayaknya dijadikan sebagai referensi. Yang penting bagaimana aksi-aksi penyampaian aspirasi tersebut, tetap sesuai koridor dan tidak anarkis.
Karena pada dasarnya salah satu kewajiban dari pemimpin atau kepala daerah, mendengar dan menampun aspirasi dari rakyatnya. Untuk kemudian dicari solusi cerdas, agar Bangka Belitung terus menjadi lebih baik. Ormas PKRI Cadsena memastikan bahwa akan selalu satu frekwensi dengan pemerintah selama kebijakan-kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan. Namun yang pasti, segalanya butuh Solusi.(**)
Penulis : Bierly B Satrio
Rep/M.Andi
