Ketua Lepham Konawe ;  isu Pengurangan BOP di KPU tidak ada.

Ketua Lepham Konawe ; isu Pengurangan BOP di KPU tidak ada.

Perhelatan Pesta Demokrasi di Indonesia tinggal menyisahkan waktu 4 bulan kedepan,di Pebruari 2024 seluruh Masyarakat Indonesia yang sudah.mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai amanah Undang-Undang wajib memberikan hak pilihnya di TPS guna Melaksanakan hak Demokrasinya sebagai warga Negara yang baik,agar melahirkan wakil-wakil rakyat yang akan membawakan aspirasinya duduk di kursi Anggota Dewan tingkat kabupaten/kota propinsi dan Dewan pusat di Jakarta.Ketua Lepham di sela-sela kunjungan di kantor KPU Konawe 11/10/2023.pada media ini mengatakan” telah saya investigasi tidak benar ada isu KKN di Sek KPU,karena secara teknis sekretariat telah menyelaskan sudah sesuai dengan RKKL dari KPU RI di Konawe ini yang dianggarkan kemarin harusnya 28 kecamatan tapi yang terapdet hanya 27 jadi disini miskomunikasi saja dan kami sudah sosialisasikan kebawah secara teknis dananya kami transfer kerekening masing-masing sekretariat PPK dan PPS “tutur Anggota Komisioner Haldin.sam Liambo bersama Sek.KPU Noorchyaty Ningsih.Ketua Lepham Konawe ini menyarankan agar Lembaga yang ditunjuk khusus mengurus terlaksananya Pemilu yaitu KPU agar selalu berpegang teguh pada perintah UU pemilu dan peraturan KPU teknis lain demi tercapainya hasil Pemilu yang Akuntabel secara Berkeadilan ,efektif dan efisien,apa lagi model pertanggung jawaban keuangan KPU sekarang sudah terkonektifitas dengan inspektorat melalui situs Sitab KPU,harus kedepankan azaz kehati-hatian saya apresiasi kinerja KPU dan sekretariat Konawe”tutur mantan anggota Komisioner KPU Konawe ini.Suhardin Tosepu lebih jauh mengatakan” KPU dan sekretariat itu adalah ibarat sebuah Kapal ditengah lautan kalau tidak kompak Kapten dan Abk-nya maka kapal akan salah jalan dan akan banyak diterpa angin kencang”lihat saya sudah cukup berhati-hati bahkan 2 tahun selesai Pemilu tak satupun ada riak namun Allah berkehendak lain ya kita tetap Masuk dalam Penjara ‘ingat itu kalian dilindungi UU tapi UU itu pulah yang kalau dilanggar ada sanksinya berat dan pahit rasanya apalagi kerja KPU itu semi Politik”tutupnya.

Totop Troitua ST

Pendiri MB PKRI CADSENA dan Owner PT MEDIA PKRI CYBER