DUMAI – PKRI CYBER. Serentetan sejarah kelam para nelayan masyarakat Purnama, sejak awalnya pada kehidupan mapan hingga kini kehidupan pencaharian hilang dan terpenuhi janji palsu perusahaan besar pengguna laut yang menciptakan kegagalan SDM untuk mendapatkan pendidikan oleh karena ketidaknyamanan dalam pekerjaan sebagai nelayan di saat ini.
Ketika itu setiap para nelayan orang tua kami terkhusus wilayah perairan Purnama begitu mapan untuk menghidupi kami masing masing dengan tiga buah tangkapan ikan di laut kala itu masih bisa menyekolahkan anak anaknya mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi.
Alat tangkap tradisional tersebut di dalam bahasa Melayu sehari hari di sebut PENGEREH, berakhirnya mata pencarian tradisional orang tua kami yang namanya PENGEREH, mulai surut ketika berdirinya industri di wilayah lubuk gaung sei sembilan, dengan adanya pengoperasian kapal kapal yang menuju kawasan industri lubuk gaung sei sembilan,
Masyarakat pesisir ketika itu di undang dan di beri pencerahan terhadap nelayan tradisional yakni para orang tua kami, mereka diminta agar bersedia membongkar alat tangkap nelayan tradisional dengan di bayar 3,750,000 persatu tangkapan, kemudian mata pencaharian tradisional para nelayan akan di bina dan di tempatkan. Namun tempat yang begitu jauh dari tempat sebelumnya mengurangi hasil tangkap panen nelayan sehari hari. Hal ini dikarenakan seluruh fasilitas yang telah di janjikan, namun tidak sesuai dengan segala harapan yang mereka ungkapkan saat itu kepada orang tua kami.
Dari hari ke hari masyarakat dengan mata pencaharian tradisional turun temurun yaitu PENGEREH tidak bisa lagi berbuat banyak dan hampir keseluruhan kami anak dari para nelayan tradisional kelurahan menjadi putus sekolah dan pengangguran, sehingga kami anak anak nya yang telah melanjutkan sekolah ke daerah lain menjadi terputus. Akhirnya kami sebagai pemuda korban devisa negara menjadi peminta minta.
Namun upaya sebagai pengaturan lalu lintas angkutan menuju kawasan industri lubuk gaung sei sembilan yang melalui akses jalan darat sebagai kawasan pemukiman padat penduduk tetap saja mendapatkan perhatian buruk bukan mendapatkan tanggapan baik sehingga kehidupan indah dan nyaman bagi masyarakat yang kami harapan kan tidak terwujud. dalam mendapat ketenangan bagi kendaraan perusahaan yang melintas pemukiman. namun kini ketenangan dan kenyamanan tersebut sirna dengan transportasi yang ada. Dan niat baik kamin pemuda untuk mengatur bentuk regulasi kendaraan besar itu yang menjadi awal hilang nya kenyamanan hidup masyarakat desa.
Pendek cerita masyarakat kelurahan purnama dan sekitarnya di undang dalam suatu forum dengan tujuan dan maksud agar akses jalan pemukiman padat masyarakat purnama bisa di buka dengan tujuan seluruh mobil industri kawasan lubuk gaung Sei sembilan bisa di buka dengan tujuan efesien sebagai penunjang ekonomi daerah bahkan negara.
Namun dengan kelihaian dan kecerdikan mediator menyampaikan segala visi dan misi nya, serta menyanggupi apa yang di sampaikan oleh masyarakat termasuk kontribusi terhadap kawasan pemukiman padat penduduk mulai dari menjaga jalan tetap selalu terjaga secara rutin sampai menerima tenaga kerja buat bagi anak anak di sepanjang jalan purnama di kelurahan purnama, namun segala janji hanya tinggal janji sampai saat ini kita semua bisa membuktikan jalan purnama sebagai jalan pemukiman padat penduduk telah di lalui kendaraan berat yang tidak seharusnya melewati jalan tersebut dan seharusnya mereka melalui jalan laut dan menyiapkan jalan khusus karena kapasitas jalan yang harus di lewati tidak sesuai peruntukan namun di pakai dan dipaksa akhirnya jalan tersebut hancur lebur.
Ketika para pemuka dan tokoh masyarakat mempertanyakan kepada mereka yang berwenang mereka saling lempar bola tanpa mendengar dan melihat bagaimana jalan pemukiman padat penduduk bisa beralih fungsi menjadi jalan provinsi, disini kami sebagai masyarakat turun temurun tidak pernah menghibahkan sejengkal tanah kami untuk di jadikan jalan industri dari nenek moyang kami hanya menghibahkan jalan tersebut sebagai jalan pemukiman masyarakat, sebagai pencerahan pemprov dan pemkot dumai bahwa masih banyak tanah tanah yang masih belum di potong suratnya oleh pemerintah sehingga masyarakat pemilik lahan keberatan dan dapat meminta camat ganti rugi lahan sebagai jalan bagi industri yang melewati pemukiman padat penduduk yang kini di beri nama jalan provinsi. Atau meminta Pemerintah mewajibkan Perusahaan industri di lubuk gaung sei sembilan memiliki jalan khusus industri.
Adapun jalan lingkar yang ingin di bangun namun selalu tertunda dengan alasan bermacam macam ternyata dari sudut pandang kami yang kurang berilmu ternyata jalan tersebut masih berstatus quo (lahan hijau termasuk seluruh kawasan industri lubuk gaung)
Kehancuran jalan dari hari ke hari di wilayah pemukiman padat penduduk di wilayah purnama semakin mengerikan dan telah menelan korban bahkan sampai hilang nya nyawa, di mana tanggung perhatian Pemkot dan pemprov khususnya.
Begitu juga dengan pembinaan terhadap Nelayan seolah hilang di telan zaman, menjadikan kami anak anaknya seperti manusia yang tak berguna bagi bangsa dan negara yang mana kami anak anak nya pengen bekerja di kawasan industri lubuk gaung sei sembilan juga tidak mendapat tempat, akhirnya betapa sedih dan pilunya melihat keadaan kami sebagai generasi muda yang sehat dan menjadi peminta minta bagaikan pengemis jalanan untuk mencari kehidupan. tak luput dari itu, timbul lagi suatu fitnah bagi kami sebagai generasi purnama di katakan purnama sebagai lingkaran merah yang artinya segala kejahatan ada di lingkaran purnama begitu kehancuran dalam hidup masyarakat.
Kedepan Pakah Walikota Dumai Juga Camar daan Gubernur Riau mampu membuat keadaan lebih baik atau pihak perusahaan mampu menempatkan SDM yang ada pada bagian pekerjaan yang sesuai.
Rep/AKTIVIS GARDA 98
